Jambidalamberita.id, BATANG HARI – Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari dari Fraksi Partai Gerindra, Mawardi Harahap, S.P., kembali menjalankan fungsi konstitusionalnya sebagai wakil rakyat dengan menggelar kegiatan reses di RT 23 RW 06, Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Sabtu malam 11 Juli 2026.
Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 19.52 WIB tersebut berlangsung penuh keakraban dan dialog terbuka. Sekitar 200 warga hadir untuk menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung kepada legislator yang duduk di DPRD Kabupaten Batang Hari tersebut.
Turut hadir mewakili Pemerintah Kecamatan Muara Bulian, Kasi Pemerintahan Rido Andri Citra, S.STP. Hadir pula perwakilan Kelurahan Muara Bulian, Kuryono, Ketua RW 06, Ketua RT 23, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta sejumlah unsur masyarakat lainnya.
Dalam sambutannya, Mawardi Harahap menegaskan bahwa reses merupakan momentum penting bagi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sebagai bahan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pun mengemuka dalam dialog tersebut. Warga berharap adanya peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, serta dukungan terhadap program pemberdayaan masyarakat melalui bantuan 100 ekor bibit bebek sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan dan perekonomian warga.
Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, para pemuda juga mengusulkan bantuan dana sebesar Rp1 juta untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan kemasyarakatan di lingkungan mereka.
Selain itu, masyarakat mengeluhkan belum tersedianya jaringan listrik dan penerangan jalan yang memadai di sejumlah lorong, seperti Lorong Kalimatan, Lorong Batu Sepah, dan Lorong Arisuddin. Warga berharap pemerintah dapat segera membangun tiang listrik, jaringan PLN, serta lampu penerangan jalan demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
Dalam pertemuan tersebut juga terungkap bahwa pemasangan meteran listrik selama ini dilakukan secara swadaya oleh salah seorang warga bernama Suparsih. Sementara penyediaan jaringan air bersih PDAM juga dibangun melalui gotong royong masyarakat yang dikoordinasikan oleh Tahan Nasution.
Salah satu persoalan yang paling banyak mendapat perhatian adalah adanya potongan sebesar Rp10.000 yang dibebankan bersamaan dengan pembayaran rekening air bersih. Potongan tersebut disebut sebagai biaya kebersihan atau persampahan, namun sebagian warga mengaku belum mengetahui dasar hukum maupun mekanisme penarikannya.
Menanggapi keluhan tersebut, Mawardi Harahap menyatakan akan segera menindaklanjutinya dengan memanggil seluruh pihak terkait.
"Kami akan menjadwalkan pertemuan pada Senin 13 Jili 2026 dengan menghadirkan Dinas Lingkungan Hidup, Direksi PDAM, pengurus lingkungan, serta pihak terkait lainnya untuk memperoleh penjelasan secara rinci sekaligus mencari solusi yang adil, transparan, dan tidak merugikan masyarakat," tegas Mawardi.
Politisi Partai Gerindra itu juga memastikan seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses akan diperjuangkan sesuai mekanisme dan kemampuan keuangan daerah.