JAMBIDALAMBERITA.ID, JAMBI – Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dengan menghadiri kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Kamis (2/4/2026).
Agenda penting ini berlangsung di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta dan diikuti oleh para gubernur serta ketua DPRD dari seluruh Indonesia. Entry meeting ini menjadi tahapan awal dalam proses audit LKPD yang bertujuan memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam forum tersebut, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. Ia menekankan bahwa keterbukaan dan pertanggungjawaban menjadi fondasi utama dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan.
Menurutnya, proses pemeriksaan yang dilakukan BPK RI memiliki peran strategis dalam memastikan penggunaan anggaran daerah tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Pemeriksaan ini menjadi bagian penting untuk memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. Kami siap mendukung penuh seluruh tahapan pemeriksaan oleh BPK,” tegasnya.
Lebih lanjut, Al Haris juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berperan aktif dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Ia meminta seluruh jajaran bersikap kooperatif dan responsif selama proses audit berlangsung.
Tak hanya itu, Gubernur berharap hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2025 dapat kembali mengantarkan Provinsi Jambi meraih opini terbaik dari BPK RI. Capaian tersebut dinilai penting sebagai indikator meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi di Indonesia, yang menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional. Forum entry meeting ini diharapkan mampu menyatukan persepsi sekaligus merumuskan langkah strategis dalam menghadapi proses audit keuangan secara menyeluruh.
Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Jambi kembali menegaskan keseriusannya dalam melakukan pembenahan sistem pengelolaan keuangan daerah. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi.